Pilkadal:

Cerdaskan Pendidikan Politik Pemilih Banjarnegara

Kurang dari Empat Bulan kedepan, perhelatan akbar demokrasi tingkat lokal yakni Pilkada Kabupaten Banjarnegara akan digelar. Hajatan politik lima tahunan warga Kabupaten Banjarnegara ini sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011. Dalam limit waktu itu, tentunya, keikutsertaan kandidat dalam kancah pertarungan politik Kabupaten Banjarnegara sudah mulai meningkatkan suhunya yang sudah lumayan panas. Hal ini ditandai dengan bertebarannya wacana dan isu perubahan ditengah masyarakat, baliho sepanduk pengendalan diri kandidat. Fakta seperti ini adalah bagian dari proses pergerakan dinamika politik bangsa yang terus menerus mengalami pembenahan. Suka tidak suka bahwa fakta tadi akan selalu melekat dalam dimensi kehidupan manusia yang berorientasi perubahan. Pada Bulan April ini para pasangan dapat mendaftarkan diri baik perseorangan dan lewat jalur partai sesuai mekanisme yang ada, terutama paska penetapan nomor urut calon, tentu kita sudah bisa rasakan begitu kuatnya tarik menarik kekuatan calon yang satu dengan yang lainnya.

Kandidat yang akan berlaga Tedjo-Peno, Syamsudin-Toto Hardono, Waluyo, Amrullah Ahmad, Suhardjo, Sudewi Mertianingsih, Dwi Toto JW, dan Teni Yuditiana serta Budi Sarwono Pengusaha Kontruksi yang maju lewat jalur independen yang sampai sekarang belum dapat dipastikan berapa jumlah pasangan yang akan berlaga. Partai-partai politik nampak sudah mulai sibuk mempersiapkan diri dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada penguatan citra dan sosialisasi untuk menarik massa sampai menggelar konvensi penjaringan bakal calon yang akan diusung mereka. Para kandidat yang mendaftar dan akan diusungpun sedang menunggu rekom,endasi dari DPP partai yang dilamarnya. Begitupun halnya dengan kandidat dari jalur perseorangan (independen) sedang lirik kanan kiri siapa yang akan digandeng. Tapi tentunya berbeda, dimana partai politik memiliki masa riil hingga tingkat desa yang ditopang oleh struktur partainya. Sedangkan calon dari perseorangan boleh jadi akan kesulitan untuk bisa massif di masyarakat karena tidak didukung oleh mesin yang jelas. Namun partaipun tidak menjamin kemenangan pasangan yang akan di usung, partai hanyalah sarana kendaraan politik saat mendaftar di KPU. Calon yang dapat merebut simpati pemilih yang mempunyai materi cukup (gizi), jaringan dan figur dapat memenangkan perhelatan ini. Menurut Hasan Hutapea Ketua RT dalam Sinetron Islam KTP yang sering keceplosan mengatakan,” Uang bukan segala-galanya, tetapi dengan uang bisa segala-galanya”. Persaingan pilkada kali ini melibatkan beberapa pasangan ini, sampai saat ini partai politik sedang jual mahal dengan kandidat yang akan digunakan kendaraan politik mereka padahal pasangan yang akan maju masih menimbang pembiayaan dan sisanya dari jalur perseorangan tentunya menjadi sejarah tersendiri bagi perhelatan politik Kabupaten Banjarnegara dalam kontek demokrasi lokal.

Satu sisi, banyaknya pasangan paling tidak mencerminkan kemajuan tersendiri bagi demokrasi lokal. Dimana kesempatan masyarakat untuk memilih dan dipilih sudah memiliki warnanya sendiri dan banyak pilihan. Di sisi lain, banyaknya pasangan ini membutuhkan penguatan pengetahuan pemilih terhadap calon pemimpinnya dan juga pembiayaan perputaran uang dimasyarakat akan beromset milyaran. Diakui atau tidak, banyaknya pasangan akan memunculkan kebingunan masyarakat, apalagi diseret-seret dengan janji-janji manis yang kadang jarang bahkan tidak terbukti. Ujung-ujungnya, kebingungan yang muncul berdampak pada pragmatisme pemilih hingga memiliki pemikiran “ola olih duit, ora nyoblos”. Pilkada yang berorientasi memilih pemimpin yang betul-betul pilihan masyarakat kemudian bergeser menjadi ajang jual beli suara. Voter Education Ekonomi bangsa yang belum bisa beranjak dari keterpurukan, nampaknya masih akan menjadi “barang dagangan” yang cukup menarik untuk ditawarkan. Makanya tak heran jika masyarakat menjadi apatis, dan lebih memilih pragmatis. Penulis kira, sehebat apapun konsep pilkada apabila tidak dilakukan pendidikan politik bagi warga, hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Pendidikan politik yang dimaksud, tidak hanya sekedar sosialisasi KPU yang dilaksanakan menjelang pelakasanaan Pilkada. KPU dalam hal ini kontribusi terhadap pendidikan politik juga sebatas sosialisasi yang hanya menghamburkan anggaran pilkada, kegiatan hanyalah formalitas. Partai sendiri juga enggan dalam pendidikan politik kadernya, banyak kader yang menggeluti partai hanya mengejar penghasilan sehingga dalam menggerakan mesin partaipun dengan uang, pengurus partai jauh dari idelisme yang melekat dalam peson. Hendaknya pendidikan politik ini dilakukan secara kontinyu oleh partai politik dan stakeholder terkait jauh-jauh hari, tidak mesti hanya karena menghadapi pilkada dan perhelatan politik yang lainnya.

Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya keberlanjutan generasi merupakan keniscayaan sosial yang tidak bisa ditawar-tawar dari berbagai dimensi. Pada konteks inilah pentingnya pendidikan politik bagi pemilih (voter education). Keberadaan pemilih tentunya harus senantiasa menjadi objek kajian bagi suksesnya Pilkada Kabupaten Banjarnegara mendatang, terlebih pemilih pemula. Jumlah pemilih 798.637 jiwa tentunya merangsang kerja ekstra supaya partisipasi mereka maksimal dan minimnya golongan putih yang apatis terhadap perhelatan ini. Untuk mendorong itu, sekali lagi perlu dilakukan upaya pendidikan politik yang betul-betul mencerdaskan masyarakat pemilih itu sendiri. Mereka memahami apa sebetulnya yang menjadi peran dan fungsinya dalam mewujudkan pemimpin daerah yang dipilih secara demokrasi.
Pendidikan politik diarahkan pada kajian mendalam tentang track record figur-pigur calon yang akan bersaing. Sehingga masyarakat bisa menetukan pilihannya sendiri secara obyektif bukan atas dasar paksaan.

Diakui atau tidak, kecenderungan pemilih saat ini seringkali terpengaruh oleh keinginan sesaat, bukan kemudian bicara kepentingan jangka panjang. Kasarnya pilihan seseorang hari ini ditentukan oleh serangan fajar berupa bertebarannya uang menjelang hari H pemilihan.
Jika dilihat dari sisi jumlah nominal tidak bisa diandalkan untuk sekedar mempertahankan hidup pribadi, apalagi membangun daerahnya. Wajar ika kemudian mereka seringkali tidak diperhatikan oleh kandidat yang dipilihnya. Hal ini beralasan tentunya, karena kandidat yang menang kemudian akan berkilah bahwa beliau merasa sudah membeli suara, tidak lebih dari itu. Prilaku jual beli suara yang hanya berorieasi kepentingan “sesaat” hendaknya diganti dengan pola pendidikan politik yang mencerdaskan. Paling tidak masyarakat tercerahkan dan lebih jauh tersadarkan bahwa sebenarnya kemajuan daerahnya bisa ditentukan oleh mereka sendiri. Artinya tidak melulu mengandalkan kepentingan “wangsit (uange disit) atau milih yen olih angpow”. Tapi lebih mengedepankan eksplorasi seluruh potensi sumberdayanya. Menggunakan Hak Diawal diuraikan bahwa masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih.

Dalam konteks memilih, hendaknya hak politik mereka mesti dikawal dengan pendidikan politik (politic education) yang memadai. Melalui pendidikan politik ini, masyarakat pemilih dihantarkan pada partisipasi politik yang maksimal dalam kerangka memilih calon pemimpinnnya. Sehingga, hajatan politik semisal pilkada tidak sekedar dianggap ritual lima tahunan belaka. Diakui atau tidak, kejenuhan masyarakat terhadap even-even politik hari ini sebagai bagian dari imbas tidak adanya pendidikan politik yang mencerahkan. Yang ada, mereka hanya diseret-seret pada ruang-ruang konflik semata. Yang lebih parah, mereka seringkali menjadi korban penipuan para elit politik yang selalu mengiming-imingi janji-janji kosong. Tak heran jika menghadapi Pilkada ini, ada beberapa kandidat yang menjanjikan ini dan itu, jika masyarakat memilihnya. Hal model itu wajar dilakukan, karena merupakan bagian dari trik meraih simpati dan dukungan masyarakat, terutama pemilih. Menjadi tidak wajar jika substansi demokrasi tidak pernah disampaikan oleh para kandidat, karena hanya akan membentuk masyarakat yang materialistis, bahkan pragmatis. Jika ini masih saja dilakukan, sampai kapanpun masyarakat hanya sekedar menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari para kandidat yang hanya berorientasi menginginkan dukungan suara semata.
Penulis kira, jangan sampai istilah “habis manis sepah dibuang” atau hanya sebagai kuda troya, selalu mewarnai proses demokratisasi masyarakat melalui hajatan politik, terlebih pilkada. Paling tidak, melalui pendidikan politik ini menghasilkan beberapa hal strategis; pertama, tumbuhnya kesadaran berpolitik masyarakat, terlebih bagi pemilih pemula. Sehingga masyarakat tidak lagi sekedar menjadi penonton, tapi betul-betul menjadi aktornya. Kedua, masyarakat memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dengan baik. Pemahaman ini penting dalam kerangka mendobrak pemahaman “yang penting beda pilihan” tanpa ada rasionalisasi yang jelas dan terukur.
Ketiga, masyarakat pemilih secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya. Yang harus menjadi catatan, menentukan pilihan mestinya didasari oleh kajian yang medalam, tidak asal pilih, apalagi hanya karena diberi uang atau materi lain sehari sebelum pelaksanaan pemilihan di TPS. Pada hakikatnya politik bukan untuk ditakuti atau dijauhi selayaknya barang haram, apalagi dikotori. Politik hanya perlu dibersihkan dari sifat licik, penipuan, pemaksaan, intimidasi dan lain sebagainya. Wallahu’alam bi ash-showab. Harmono, SH adalah koordinator LSM KPPP Banjarnegara menyukai politik, sosial dan hukum

Win Chin Gandeng Mantan Pragawati

BANJARNEGARA-setelah melalui proses panjang dan pengamatan serta survey lembaga independent akhirnya minggu (13/3) kemarin Budhi Sarwono atau yang sering di sapa dengan nama Win Chin mengumumkan dan jumpa pers di kediamannya dalam kancah pilkada 24 Juli mendatang akan berpasangan dengan Kusuma Winasih kelahiran Jakarta mantan pragawati yang juga kontraktor. "kami sudah melakukan beberapa tahapan proses seleksi untuk mendampingi dalam kancah pilkada mendatang, dipilihnya bu win karena kedekatan kerjasama yang sudah terjalin cukup lama," kata Wincin.
Gajinya rencana akan di sedekahkan untuk kegiatan sosial 
Ditanya tentang kesiapannya menjadi calon wakil bupati Bui Win menjawab dengan gamblang dipilihnya Budhi Sarwono sebagai Calon Bupati sudah di pikirkan matang. "Karena keluarga saya sudah bekerjasama dalam bisnis termasuk dalam membangun Banjarnegara," ucapnya. Bu win dalam membangun banjarnegara sudah banyak seperti pembangunan Paweden yang dapat dibanggakan dan terkenal ke daerah lain dahulu.  Kusuma Winasih berjanji setelah terpilih gajinya akan disumbangkan untuk kegiatan yayasan sosial.

Ditempat terpisah Kendy Afandi ketua tim BSC kepada education comunity mengatakan optimisnya pasangan calon ini dapat menghantarkan perubahan Banjarnegara." semoga pasangan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memenangkan sehingga Banjarnegara maju dan sejahtera," tegasnya dengan optimistis (harmono)

Berita Koran Australia:

Koran Australia Sebut SBY Salah Gunakan Kekuasaan

---

Jakarta - Kunjungan Wapres Boediono di Australia pekan ini sungguh tidak menyenangkan. Dia disuguhi headline koran The Age berjudul "Yudhoyono Abused Power'.

Koran edisi Jumat 11 Maret 2011 memberitakan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya itu, koran yang mengambil bahan berita dari kawat diplomatik Wikileaks itu, juga membeberkan korupsi penting SBY.

Seperti detikcom dikutip The Age, kawat diplomatik itu menyebutkan secara personal SBY telah mengintervensi dan mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik yang melakukan korupsi. SBY disebutkan juga menggunakan intelijen negara untuk memata-matai rival politiknya.

Kabel itu juga menceritakan secara detail bagaimana mantan wakilnya untuk membayar jutaan dollar untuk mengontrol partai terbesar di Indonesia saat itu. Kabel juga menyebutkan istri presiden dan keluarganya memperkaya diri melalui koneksi politiknya.

Tak urung, artikel itu menjadi perbincangan panas di Tanah Air. Kelas menengah ramai mengobrolkannya lewat media sosial Twitter sedari pagi.

http://www.detiknews.com/read/2011/0...uasaan?9911012

Berkaca Bijak dari Tsunami Jepang

                                                                                   Endi Biaro 
Tanggerang- Mata hati Indonesia pernah terhenyak. Manakala ratusan ribu manusia tergulung Tsunami ganas di Aceh, 2004 lalu. Lalu rangkaian kisah-kisah tragis bermunculan. Di saat yang tak terlalu lama, juga hadir kisah-kisah menggetarkan kalbu.

Per individu, bukan satu dua manusia yang bisa selamat, dengan cara yang bisa disebut sebagai mukzijat. Mereka adalah orang-orang yang selamat, meski Gulungan Ombak Besar (atau Tsunami) menghumbalang ke seluruh garis pantai. Ada yang selamat karena naik pohon kelapa. Terapung (tetapi tetap hidup) berhari-hari di tengah lautan. Atau juga bayi yang tetap hidup meski sempat terseret arus.

Senyatanya, kisah-kisah ajaib seperti itu tak benar-benar baru. Selalu hadir cerita menakjubkan, dari rupa-rupa epik bencana besar yang ada di dunia.

Lain perkara, bila aksi-aksi "penyelamatkan diri" dari bencana itu hadir karena upaya bersama. Atau, paling tidak, ikhtiar penyelamatan yang dilakukan karena gerak kesadaran yang sungguh-sungguh. Inilah sebenarnya yang jauh lebih menggetarkan. Publik Indonesia pun, sejatinya, mampu melakukan itu. Manakala ribuan atau jutaan orang ikut membantu para korban Tsunami Aceh. Mulai dari menjadi relawan, pendonor, hingga sekedar member dana (di jalanan, atau transfer ke Bank).

Akan sangat berbeda, jika cerita orang yang selamat dari bencana karena faktor kebetulan atau luck semata-mata. Mungkin mata sembab karena haru. Tetapi semuanya akan segera berlalu. Beda bila konteks "orang selamat" karena daya juang dan mentalitas setegar karang. Inilah yang terjadi, misalnya, ketika 33 orang penambang Cile terkubur di dalam lubang tambang (berkedalaman hampir 700 meter). Mereka terjebak di dasar perut bumi. Daya juang, disiplin, kepemimpinan, dan keyakinan untuk selamat, menjadi faktor penolong. Selain, tentu saja konsentrasi dan totalitas pertolongan yang diberikan kepada mereka.

Mentalitas

Di mana pun, tragedi bencana alam (natural disaster) punya daya rusak hebat. Seringkali manusia tak siap. Pun ketika kecanggihan teknologi, metode deteksi dini (early warning system) terpasang canggih, atau sudah mampu merekayasa mitigasi bencana dengan baik. Tetap saja, korban berjatuhan. Barangkali ini juga bagian dari petunjuk agar manusia tidak sombong dengan kedigdayaan dalam teknolog. Karena toh, misalnya, hewan ternak, unggas, dan beberapa mamalia, jauh lebih mampu mendeteksi potensi Tsunami (seperti cerita Gajah Thailand, burung-burung, dan ayam, yang berhamburan gelisah, ketika Tsunami akan meledak).

Jadi, petikan hikmah dari segala bencana tak lain adalah membangun mentalitas tegar, agar skala kerusakan tak mengalami eskalasi (pembesaran). Bukankah kerapkali korban berjatuhan justru karena panik luar biasa, tak tahu harus berbuat, dan kalang kabut tak tentu arah. Bukankah pula, karena mental mistis-takhayul juga menambah para manusia yang celaka (bukan menghindar, malah mendekati wilayah yang berbahaya).

Inilah yang agaknya, menjadi rangkaian kesigapan warga Jepang. Benar korban telah berjatuhan. Prahara hebat juga menghancurkan banyak fasilitas dan bangunan di sana. Tetapi ada perilaku dan cara yang menggetarkan kalbu. Betapa di tengah kepungan bahaya, mereka masih memperlihatkan sikap tenang, disiplin, dan saling mengingatkan untuk tidak panik. Berita di media memperlihatkan, bagaimana ribuan orang tetap tertib untuk antri (dalam melakukan evakuasi). Kalaupun ada warga Jepang yang kelimpungan, itu tak berlangsung lama. Karena kolega atau manusia di sekitarnya saling mengingatkan. "Daijobu!" Demikianlah kata-kata pengingat sesama mereka, yang artinya: tidak ada apa-apa.

Fenomena ini tentu tak hadir tiba-tiba. Mental disiplin, percaya pada nalar, dan berbuat secara sadar dan sistematis, dalam banyak hal membantu dalam menekan besaran kerusakan akibat bencana. Di Jepang, tradisi ini sudah mengakar. Maklumlah, negeri Sakura ini masuk dalam ring of fire, lingkaran bencana alam yang sering terjadi (terutama gempa). Tetapi mereka tidak meratap dan frustasi. Kecuali malah berbuat bijak. Bersiap dengan segala hal. Satu contoh yang gampang dipetik adalah menciptakan struktur bangunan yang tahan gempa. Begitulah…

Bagaimana Kita?

Berbalik punggung dengan pengalaman kita. Kita bukannya tak menerapkan metode kendali bencana atau apapun yang disebut sebagai mitigasi bencana. Tetapi selalu saja persoalan menjadi tambah rumit. Kepanikan massal, seperti yang terjadi di Manado, Maluku, dan Papua, menyusul Tsunami Jepang kemarin adalah bagian dari ketidaksiapan mental itu. Mulai dari mental pihak yang memiliki otoritas, untuk memberikan informasi yang akurat, mental dari pejabat yang abai melakukan perbuatan standar untuk mengendalikan situasi, hingga mentalitas warga itu sendiri. Akibatnya, seperti kabar yang beredar, Kota Manado mengalami macet di mana-mana.

Saripati pelajaran dari Tsunami Jepang yang lainnya terletak pada mental untuk berbuat paska bencana. Terdengar sepi di negeri ini, tentang penemuan, inovasi, atau metode untuk menghindar, mengurangi, dan penyelamatan sistematis dari bencana. Mentalitas kita adalah Gone With The Wind (semuanya lalu bersama angin).
Balaraja, Tangerang, Banten
rendi_biaro@yahoo.co.id
082111425279

PANWAS Pilkada:

Harus Profesional dan Netral

BANJARNEGARA-Koordinator Tim Advokasi LBH Cahaya Keadilan Banjarnegara, Harmono, mengingatkan, Panitia Pengawas atau Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, hendaknya bekerja secara netral, independent dan professional. “Juga memperlakukan semua pasangan calon Bupati dan wakil bupati nantinya secara adil. Ini bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan bupati tersebut berlangsung lancar,” tegas Harmono kemudian saat beraudensi dengan Panwas di kantor, belum lama.

Tuntutan itu menurut Harmono didasari adanya indikasi ketidak-netralan Panwas pesangan dari beberapa calon terutama status qwo. Untuk menjaga kenetralan, sebaiknya Panwas berlaku adil profesional dalam seleksi anggota panwascam yang diumumkan 17 maret depan  harus obyektif bukan titipan.

Dia menyoroti kinerja Panwas sampai saat ini masih belum terkomunikasi, terkoordinasi dengan baik di tingkat para penyelenggara pilkada Banjarnehgara. Hal ini terlihat dari tugas dan wewenang Panwas di Pilkada Banjarnegara sejauh ini belum disosialisasikan kepada Panwas cam karena belum ada hasil akhir seleksi panwascam.

Jauhari Hatta, Ketua Panwas Pilkada Banjarnegara, menjawab kritik Harmono, mengungkapkan dalam waktu dekat kantor Panwas Banjarnegara yang sudah berkantor  di tempatbekas BKD akan bersifat netral dan profesional dalam seleksi panwascam. Namun dia menyebutkan,  seleksi dan komunikasi tugas dan wewenang Panwas ke seluruh tingkatan sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan undang-undang.

Dikemukakan Hatta, untuk menghindari konflik, tim kampanye hendaknya memahami ketentuan penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi dalam Pilbub Banjarnegar. Alat peraga sampai saat ini belum mengarah mencuri start, sosialisai gambar dan nama pasangan belum menjadi obyek penertiban Panwas. “selama tidak menyalahi ketentuan perda dalam sosialisi spanduk kita tolerir ini masih diranah satpol pp,” jelas Hatta.

Sehubungan dengan klaim adanya pesanan personil panwascam yang diseleski sebanyak 121 orang yang diterima sebanyak 60 masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang membantah ada pesanan dari beberapa calon.” Seleksi yang kami lakukan obyektif dari tes tertulis kemudian tes wawancara yang diumumkan terakhir 17 maret saya jamin netral, obyektif dan profsional,” tegasnya.(hrm)

Jalan Propinsi di Sijeruk Banjarnegara Rusak Parah

Jalan Propinsi di Sijeruk - Banjarnegara Ambles

BANJARMANGU-Jalan raya Banjarnegara –Karangkobar ternacam ambles dan bisa putus . Pasalnya jalan antar kabupaten yang menghubungkan daerah Pekalongan itu terjadi longsor dan ambles tergerus turun ketanah bawahnya yang kebanyakan bertebing. Tepatnya di Desa Si jeruk Rt 2 Rw 2 separoh bahu jalan mengalami amblas penghubung dua kecamatan Banjarmangu dan Karangkobar tepatnya di selatan pemandian Paweden Banjarmangu separuh badan jalan amlas sehingga kalau pengendara melewati jalan ini harus bergantian.

Menurut Toheri (52) warga Rt 02 Rw 2 kepada EC mengatakan, meski jarang terjadi kecelakaan, namun kalau malam minimnya penerangan jalan membuat pengendara jalan harus berhati-hati.”Belum pernah si mas, terjadi kecelakaan vatal, namun semestinya pemerintah memperbaiki, karena amblesnya jalan ini sudah lama, agar pengendara selamat,” ucapnya kemarin.

Sementara itu Kades Sijeruk H Bilal melalui, Tuyanto Kaur pemerintahan desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu bekum lama mengatakan, sudah satu tahun ini jalan terus menerus rusak dan mablas, meski sudah diperbaiki amblas lagi, karena sering hujan, jalan di atas tanah bergerak itu amblas lagi.”Ya sudah diperbaiki, amblas lagi, ” tuturnya. Pemerintahan desa sudah berusaha dan melaporkan kejadian amblesnya jalan setiap mengalami kerusakan namun untuk kerusakan kali ini belum diperbaiki.

Ditempat lain Siti Mudriati anggota DPRD Dapil V dari Fraksi Demokrat Kabupaten Banjarnegara yang biasa melintas jalan tersebut berharap agar jalan tersebut segera diperbaiki, karena jalur tersebut jalur ekonomi penghubung kabupaten.” Jalur itukan, jalur perekonomian yang menuju ke arah pasar, ke arah Kabupaten Pekalongan juga,” paparnya ditemui education comunity (13/3) kemarin. (hrm)

Gerindra Klaim Dukungan Hak Angket Sedekah buat Demokrat

Jakarta - Partai Gerindra mengaku, sikapnya mendukung penolakan hak angket pajak di DPR sebagai bentuk sedekah kepada Partai Demokrat. Gerindra memastikan dukungan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan apa pun.

"Anggap saja (menolak hak angket pajak) itu support kita pada pilihan Demokrat. Itu sedekah," ujar Sekretaris Jendral Gerindra Ahmad Muzani, yang ditemui di sela-sela acara pernikahan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2011).

Gerindra tidak merasa dipermainkan oleh Partai Demokrat. Meski pun Gerindra sempat mendapat ajakan untuk masuk ke koalisi pemerintahan.

"Kita tidak merasa dikadalin, kita mengambil keputusan itu yang terbaik tanpa berharap embel-embel apa pun. Kalau kemudian Demokrat mengajak (gabung dalam koalisi) tentu kita memberi syarat-syarat," katanya.

"Kita juga tidak berharap kok dapat pahala hari itu juga," lanjut Muzani.

Beberapa kalangan menilai dukungan Gerindra pada hak angket pajak, menunjukkan partai berlambang burung itu haus kekuasaan. Saat dimintai tanggapannya, Muzani mempersilakan rakyat menilai. Hanya saja dia meyakinkan bahwa Gerindra akan tetap menjadi kelompok oposisi dan ke depan tidak akan tergoda lagi untuk ajakan seperti itu.

"Terserah masyarakat saja menilai, yang pasti jangan ganggu dan goda-goda kita kembali," tegasnya.

Muzani menyarankan, ada baiknya pemerintahan saat ini terus bekerja sebaik mungkin di sisa waktu mereka. Dia juga berharap Presiden SBY mengefektifkan koalisi yang ada, daripada harus melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau dilihat dari pernyataan Pak Sudi (Mensesneg Sudi Silalahi) bahwa tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, mungkin yang dimaksud waktu dekat itu sampai 2014. Jadi sebaiknya menurut saya, SBY dan koalisi dengan kekuatan politik yang ada menggunakan waktu secara efektif agar betul-betul produktif untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

"Jangan sampai isu reshuffle menjadi ancaman untuk koalisi," katanya.

Terkait surat yang pernah dikirimkan Gerindra kepada SBY, Muzani mengatakan belum ada tindak lanjut. Menurutnya baik SBY maupun Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto belum pernah mengadakan pertemuan empat mata.

"Sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pak SBY dan Pak Prabowo baik melalui telepon maupun face to face. Apalagi Pak Prabowo lagi ke luar negeri, jadi dipastikan tidak ada pertemuan," tandas Muzani.(detik.com)