Djasri disinyalir dukung salah satu calon utk amankan kekuasaan

Djasri Dukung Satu Calon dalam Pilkada untuk amankan Kekuasaanya BANJARNEGARA-Pemilihan Umum kepala daerah (pemilukada) baru berlangsung pada 24 Juli 2011 mendatang. Partai politik tengah sibuk mempersiapkan diri, termasuk menjaring tokoh-tokoh penting yang mampu mendongkrak perolehan suara. Para pejabat publik, tak terlepas dari incaran partai. Mendapat dukungan pejabat publik, tak hanya menguntungkan secara politik maupun secara financial, namun juga mempermudah urusan setiap partai yang didukungnya. Tetapi, dukungan tersebut patut dipertanyakan, sebab, seorang pejabat publik haruslah berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Meski secara sembunyi-sembunyi namun fakta menunjukan bahwa Bupati Drs Ir Djasri, MM, MT yang sudah dua kali periode dan takan mencalonkan kembali sesuai peraturan diyakini banyak kalangan mendukung salah satu calon untuk mengamankan kekuasaanya pasca pensiun dari bupati. Seperti disampaikan Ketua Umum LSM Komando Peduli Pembangunan Perdesa-kotaan (KPPP), Harmono, SH, kepada ECC mengatakan sudah tidak menjadi rahasia umum bupati yang memerintah dua periode ini akan mendukung salah satu calon untuk mengamankan pasca purna tugasnya. ” Meski dalam teori netralitas pejabat publik, untuk tidak mendukung salah satu calon, dirasakan naif, bagi saya dukungan salah satu calon atau lebih untuk mencari rasa aman,” tegasnya. Rakyat Banjarnegara sudah makin cerdas dan dewasa dalam menentukan pilihan.” Dalam dua periode kepemimpinannya tidak ada perubahan signifikan yang berarti bagi masyarakat Banjarnegara,” Rakyat Banjarnegara makin cerdas momen ini sebagai momen perubahan jangan sampai salah pilih yang kedua kalinya,” tambahnya. Bagaimana jika langkah yang dilakukan Bupati ini diikuti oleh dukungan birokrasi pegawai? Sudah barang tentu, pesta demokrasi secara fair, jujur dan independen sulit diharapkan.Jika hal demikian terjadi, kita sama saja kembali kepada masa Orde Baru, ketika partai penguasa, Golkar, berlenggang sendirian, dan mempraktekkan politik kotor. Golkar yang didukung penguasa bebas melakukan semua cara, termasuk cara yang dilarang dilakukan oleh partai lain, memaksa dan mengintimidasi masyarakat agar memilih partai tersebut dengan didukung oleh militer. Sementara Itu Ketua KPUD Banjarnegara Wahyu Setiawan berjanji dalam pelaksanaan pilkada kali ini akan bertindak profesional dan netral, meski kabar tak sedap beredar bahwasanya KPUD Banjarnegara tidak netral dan mendukung salah satu calon.” Kami akan bertindak sesuai aturan dan profesional, netral tetap di jaga, kami KPUD tidak ingin di demo seperti beberapa waktu lalu oleh Mahasiswa Poilibara,” ucapnya. Ditempat lain pengawasan pelaksanaan pemilukada juga akan dilakukan ketat oleh Panwas. Ketika ditemui Ketua Panwaskab Pemilukada H. Hatta Jauhari mengatakan pengawasan pelaksanaan pemilukada akan intens dan profesional. ” Kalau benar pejabat publik melakukan kampanye untuk salah satu calon, kami akan tindak tegas dan profesional sesuai peraturan UU Pemilu yang berlaku,’ tegasnya. Politisi Partai Demokrat Dwiantoro menyayangkan pejabat publik yang mendukung salah satu calon termasuk bupati. ”Semestinya bupati bertindak sesuai aturan netralitasnya di jaga jangan sampai mendukung salah satu calon, termasuk mengegolkan calon dalam upaya pengamanan,” tutupnya. (A Tardi)