BKD Purbalingga Jamin tak Geser Honorer K 2

Sebanyak 45 honorer kategori satu (K1) dinyatakan tidak lolos verifikasi BKN, dipastikan tidak akan menggeser posisi honorer yang saat ini masuk kategori dua (K2). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purbalingga justru akan kembali melakukan pendataan honorer K2 sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Diklat dan Pembinaan Pegawai pada BKD Purbalingga, Edhy Suryono, Rabu (11/4). BKD menjamin semua honorer itu akan diajukan kembali ke pusat berdasarkan data yang ada. Pendataan kembali honorer K2 akan dilaksanakan pada April ini. “Tak ada pergeseran di K2 karena honorer dari K1 yang tak lolos itu. Nantinya, data hasil pendataan kembali akan diusulkan paling akhir 30 April ini,” terangnya, Rabu (11/4). Pihaknya akan memanggil pimpinan SKPD yang memiliki honorer kategori dua untuk mendapatkan penjelasan. Jika memang tak ada perubahan data dalam honorer K2, maka akan tetap masuk K2. Perubahan data yang dimaksud itu misalnya pindah tugas dan lainnya. “Para honorer K2 tak usah khawatir dan tetap mengikuti tahapan yang digariskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan RB. Termasuk nantinya rencana ada seleksi kembali bagi K2 untuk menjadi CPNS,” tambahnya. Mengenai seleksi, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena belum ada keputusan dari pusat. Dari data awal tanpa by name tahun 2010 lalu, ada sebanyak 480 honorer K2. Kemungkinan besar tak ada penambahan jumlah dan tak ada yang digeser. Seperti diketahui, sebelumnya muncul kekhawatiran dari para honorer K2 jika sisa dari K1 ada yang masuk ke dalam K2 bisa menggeser posisi K2 pendataan sebelumnya. Artinya, akan ada tambahan di K2 yang diusulkan sebelumnya sekitar 400 orang. “Kami khawatir jika sisa K1 dimasukkan K2, bisa menggeser kami yang ada di K2,” kata sejumlah tenaga honorer. Kemudian, para guru tidak tetap (GTT) juga meminta BKD bisa mengumumkan semua honorer yang masuk K2 agar bisa diketahui siapa saja yang masuk dalam daftar K2. Karena, kepastian data itu sangat penting dan menjadi harapan semua honorer. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Purbalingga Mukhlis juga meminta BKD harus bisa menjamin para honorer K1 yang tak lolos verifikasi masuk di K2. BKD diminta bertanggungjawab agar mereka tak terlantar.