Jakarta - Partai Gerindra mengaku, sikapnya mendukung penolakan hak angket pajak di DPR sebagai bentuk sedekah kepada Partai Demokrat. Gerindra memastikan dukungan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan apa pun.
"Anggap saja (menolak hak angket pajak) itu support kita pada pilihan Demokrat. Itu sedekah," ujar Sekretaris Jendral Gerindra Ahmad Muzani, yang ditemui di sela-sela acara pernikahan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2011).
Gerindra tidak merasa dipermainkan oleh Partai Demokrat. Meski pun Gerindra sempat mendapat ajakan untuk masuk ke koalisi pemerintahan.
"Kita tidak merasa dikadalin, kita mengambil keputusan itu yang terbaik tanpa berharap embel-embel apa pun. Kalau kemudian Demokrat mengajak (gabung dalam koalisi) tentu kita memberi syarat-syarat," katanya.
"Kita juga tidak berharap kok dapat pahala hari itu juga," lanjut Muzani.
Beberapa kalangan menilai dukungan Gerindra pada hak angket pajak, menunjukkan partai berlambang burung itu haus kekuasaan. Saat dimintai tanggapannya, Muzani mempersilakan rakyat menilai. Hanya saja dia meyakinkan bahwa Gerindra akan tetap menjadi kelompok oposisi dan ke depan tidak akan tergoda lagi untuk ajakan seperti itu.
"Terserah masyarakat saja menilai, yang pasti jangan ganggu dan goda-goda kita kembali," tegasnya.
Muzani menyarankan, ada baiknya pemerintahan saat ini terus bekerja sebaik mungkin di sisa waktu mereka. Dia juga berharap Presiden SBY mengefektifkan koalisi yang ada, daripada harus melakukan reshuffle kabinet.
"Kalau dilihat dari pernyataan Pak Sudi (Mensesneg Sudi Silalahi) bahwa tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, mungkin yang dimaksud waktu dekat itu sampai 2014. Jadi sebaiknya menurut saya, SBY dan koalisi dengan kekuatan politik yang ada menggunakan waktu secara efektif agar betul-betul produktif untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
"Jangan sampai isu reshuffle menjadi ancaman untuk koalisi," katanya.
Terkait surat yang pernah dikirimkan Gerindra kepada SBY, Muzani mengatakan belum ada tindak lanjut. Menurutnya baik SBY maupun Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto belum pernah mengadakan pertemuan empat mata.
"Sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pak SBY dan Pak Prabowo baik melalui telepon maupun face to face. Apalagi Pak Prabowo lagi ke luar negeri, jadi dipastikan tidak ada pertemuan," tandas Muzani.(detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar